REKONSILIASI UNTUK DEMOKRASI DI BURMA

Dalam suatu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ibrahim Gambari sebagai Junta Militer di Burma di kabarkan bertemu dengan tokoh prodemokrasi Aung san Suukyi, namun pertemuan itu belum mengarah pada rekonsiliasi karena keduanya menolak untuk berkompromi. Dalam potensi demokrasi di Burma terdapat beberapa tipe model, seperti:

Transpormation, replecement, dan transplacement, dimana dalam artinya :

- Terjadi bila elit politik berkuasa mengambil inisiatif perubahan menuju demokasi

- Sedangkan terjadi bila pihak oposisi memimpin demokrasi setelah rezim otoritas jatuh / digulingkan

- Bila pemerintahan dan oposisi berhasil bekerjasama mengantar negara keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter

Dan dalam model demokrasi yang harus diambil oleh Burma atau di antisipasi dalam pemerintahannya adalah transplacement, yang mana dalam rekonsiliasi demi tercapainya fakta pembagian bidang kekuasaan antara pihak sipil dan militer dalam Burma baru, dalam pandangan pihak sipil dan rohaniawan Suukyi, dipandang sebagai mediator yang netral dan punya kredibilitas untuk menjembatani pembentukan fakta tersebut. Dalam pandangan Suukyi, bahwa keterangan mengenai negara sebagai mediator tidak lebih bijaksana, khususnya jika negara tersebut mempunyai konflik kepentingan otonomi.

Dalam pandangan Junta Militer demokrasi bukanlah kata yang mengejutkan. Bagi para penguasa rezim otonomi di negara lain yang masih mempunyai akses kuat untuk menggunakan kekuasaan dan sudah bercokol puluhan tahun dalam politik, dan demokrasi kerap memerlukan semacam jaminan bahwa transisi politik tidak akan serta merta menghasilkan konsekuensi hukuman bagi para penguasa lama. Burma sebagai negara satelit bagi pihak asing yang berhasil membangun oligarki ekonomi disana. Pasalnya aliran uang di Burma selama ini terpusat pada pihak Junta militer. Situasi macam ini menguntungkan masyarakat sipil, juga bagi pembangunan kekuasan kelompok oposisi politik. Kalau dilihat Burma mempunyai padat penduduk sekitar 47 juta jiwa (hampir sebesar Korea Selatan), dengan luas wilayah nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Meski Burma pernah di kenal sebagai tokoh sipil yang karismatik, seperti Perdana Menteri U NU dan Diplomat U That yang menjadi Jenderal seketaris PBB ketiga. Sejak kudeta militer 1962 wajah Burma lebih kental dengan kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi serta politik. Pendapatan perkapita Burma $1.200 (Setara dengan Siera Leon, Malawi, dan Tajikitan).

Sebenarnya Burma kaya akan sumber daya alam, seperti : minyak, gas bumi, kayu jati, giok, mutiara, rubi serta sapir. Dan tanahnya pun subur untuk pertanian, akan tetapi perekonomian masih tradisional. 75% penduduknya masih bergantung pada usaha bercocok tanam dan hanya 9% yang bekerja di sektor industri khususnya German, sedangkan sektro keuangan dan perbankan juga jauh dari maju.

Akan tetapi berbeda dengan Indonesia / negara Asia Tenggara pada umumnya, Burma sampai sekarang belum mempunyai baris pemodal domestik yang bisa mengembangkan sektor industri dan jasa non migas serta menyaingi pemodal asng. Karenanya bermacam menguatkan kekuasaan Junta militer dan tindakannya menasionalisasi bermacam perusahaan.

Ironisnya walaupun ada pihak non militer yang punya kekuasan ekonomi, mereka berasal dari kelompok pemberontak etnis minoritas yang disinyalir sudah terkompetasi oleh militer, dan salah satu bisnis terbesar mereka adalah ekspor obat-obatan tentara dan heroin di daerah “segi tiba emas”, daerah perbatasan Laos, Burma, dan Thailand. Jadi seandainya ada pihak asing masuk dan berniat untuk menjembatani demokratisasi di Burma, itu dapat dipertanyakan dahulu. Karena junta militer mempertahankan sistem ekonomi tertutup dan menggunakan intimidasi untuk menjaga stabilitas. Ditambah dengan keberagaman etnis di Burma dan dibarengi dengan pembangunan identitas tinggal sebagai bangsa. Sehingga kelompok-kelompok tersebut mudah di kooptasi penguasa, apalagi ketika penghasilan mereka di jamin oleh perlindungan eksklusif kerja, ia belum mendapat prioritas investasi asing yang strategis, meskipun kekuasaan politik ditangan junta militer, peranan modal di Burma kerap dianggap mendukung pihak militer berkuasa dan mentoleransi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM.).

Teori Hans Singer

Bahwa perdagangan internasional yang bebas akan menimbulkan efek perkembangan kepada negara-negara yang berkembang, dan pembagian kerja internasional akan mengakibatkan negara yang belum berkembang menjadi negara pinggiran yang memproduksi dan mengekspor bahan-bahan mentah dan negara-negara maju tidak disebut sebagai negara pusat, yang kenayatannya melanjutkan nilai produk dapat merugikan negara-negara pinggiran, dan oleh sebab itu proses perdagangan internasional diraih oleh negara-negara maju dan tidak menimbulkan kemakmuran kepada negara- negara pinggiran.

Keadaan yang terjadi di Burma bukan semata-mata dari pihak luar saja. Melainkan pihak dalam yang lebih menguasai jalannya pemerintahan yang mengatur segala bentuk kerja pemerintahan, dan jika dipandang dari segi ekonomi mungkin dapat dikatakan cukup, akan tetapi masyarakat yang ada di Burma tidaklah lazim dikatakan sebagai pemerintah yang bertujuan memakmuarkan atau mensejahterakan masyarakatnya. Melainkan mengekang dan memaksa masyarakatnya menjalankan dari si kelompok berbangsa yang menginginkan negara Burma sebagai negara kaya akan sumber daya alam akan tetapi masyarakatnya jauh dari kemakmuran.

Saran

Karena lemahnya daya asing (Burma) di pasar ekonomi dunia yang liberal, warga sipil Burma perlu untuk atau tidak semata-mata mengisolasi dari pihak militer dan membantu menciptakan peran baru yang konstruktif bagi militer di sana. Dan biar bagaimanapun keberhasilan demokrasi di Burma bergantung pada adanya kerja sama segala unsur masyarakat sebagai warga negara yang peduli akan perkembangan di negaranya, bukan pada tekanan asing belaka.

Kritik

Dalam pemerintahan di Burma itu harus ditegakan keadilan terlebih sikap masyarakat dapat membawa maju mundurnya dapat membuat masyaraktnya terpuruk. Jika tidak segera diselesaikan atau adanya sikap dari masyarakat sendiri maka negara Burma tidak akan pernah telrepas dari pemerintahan yang otoriter.